Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

Hubungan Pengetahuan Pedoman Gizi Seimbang terhadap Status Gizi Remaja di SMP Muhammadiyah 1 Gatak

2024-11-08T07:26:28+00:00

Asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh memiliki pengaruh yang besar pada status gizi remaja. Kemampuan pemilihan makanan untuk dikonsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang terhadap gizi. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan kesehatan terkait gizi dan peralihan pola makan saat usia remaja adalah tingkat pengetahuan gizi yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan gizi dengan status gizi remaja di SMP Muhammadiyah 1 Gatak. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan No 41 tahun 2014 sebagai landasan. Sampel penelitian merupakan siswa putra-putri di SMP Muhammadiyah 1 Gatak dengan metode Simple Random Sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan aplikasi SPSS. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan 82,1% siswa memiliki gizi baik, 7,5% siswa dengan gizi kurang, dan 10,4% siswa dengan gizi lebih. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan pedoman gizi seimbang dengan status gizi remaja di SMP Muhammadiyah 1 Gatak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset, Kualitas Audit, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pertambangan

2024-11-14T09:13:56+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pertumbuhan penjualan, intensitas aset, kualitas audit, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Penghindaran pajak diartikan sebagai strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang sah, meskipun sering kali berdampak pada penurunan penerimaan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk analisis data, digunakan regresi linier berganda guna mengidentifikasi pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan, intensitas aset, kualitas audit dan profitabilitas, dan terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan proxy effective tax rate (ETR). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak dalam sektor pertambangan di Indonesia, serta menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak.

Perbandingan LSTM dan Bidirectional LSTM pada Sistem Prediksi Harga Saham Berbasis Website

2024-11-18T18:51:52+00:00

Saham memainkan peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar saham merupakan tempat pertukaran modal yang memengaruhi berbagai aspek perekonomian. Kinerja pasar saham berdampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Investasi saham dapat dilakukan di berbagai tempat. Namun, penting bagi investor untuk mengetahui bahwa saham adalah produk keuangan yang memiliki risiko tinggi, meskipun menawarkan imbal hasil yang tinggi. Nilai saham yang berfluktuasi setiap saat tidak mudah diprediksi hanya dengan logika. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi investor yang ingin berinvestasi di pasar saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham. Prediksi harga saham dilakukan terhadap enam perusahaan yang berbeda, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Adaro Energy Indonesia Tbk, dan PT Timah Tbk. Dalam melakukan prediksi harga saham, digunakan perbandingan antara algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dan Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model LSTM sedikit lebih unggul dibandingkan model BiLSTM dalam memprediksi kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dengan selisih sekitar 0,14% berdasarkan MAPE dan 0,0009 berdasarkan MAE. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kinerja antara LSTM dan BiLSTM tidak terlalu signifikan.

The Urgency of Imprisonment as a Substitute for Restitution in Upholding Justice for Rape Victims

2024-11-19T02:39:44+00:00

The legal vacuum regarding imprisonment as a substitute for restitution in Indonesia is a serious issue that directly affects the enforcement of justice for rape victims. In many cases, perpetrators of crimes are often unable to pay the restitution that should be afforded to victims, thereby denying victims their rights to receive compensation for the harm suffered. This legal uncertainty not only hampers the psychological and emotional recovery of victims but also creates a perception that the justice system is unable to deliver the justice it should. This article examines the urgency of implementing imprisonment as a substitute sanction for perpetrators who are unable to pay restitution, as well as exploring the weaknesses in existing legislation and efforts that can be made to address this legal vacuum. Through appropriate legal reforms, it is hoped that the rights of victims can be effectively protected, and the criminal justice system can impose appropriate sanctions on perpetrators, thereby enhancing public trust in justice.

Affirmation of the Rights and Obligations of Couriers in Cash on Delivery Marketplace Transactions

2024-11-19T02:42:21+00:00

The rapid development of e-commerce in Indonesia has given rise to various innovations in payment systems, including the Cash on Delivery (COD) method, which provides advantages for consumers to pay for goods in cash upon receipt. While this system offers convenience for consumers, it presents significant challenges for couriers as intermediaries in such transactions. Couriers often face financial and psychological risks due to payment rejections by buyers. In such situations, couriers' positions become vulnerable due to often inadequate legal protections and company policies that do not always favor couriers' interests. This writing aims to examine the rights and obligations of couriers in COD transactions through legal and social approaches, as well as to explore the challenges they encounter in carrying out their duties. This writing identifies weaknesses in regulations and offers recommendations to strengthen the protection of couriers' rights in Indonesia. It is hoped that this research can serve as a basis for regulatory improvements so that the rights and obligations of couriers in COD transactions can be more clearly and fairly affirmed, thus supporting the creation of a more balanced and sustainable e-commerce ecosystem.

Criminalization of Sex Workers from the Perspective of Criminal Law Transformation in Indonesia

2024-11-19T02:59:14+00:00

This research examines the phenomenon of the criminalization of sex workers in Indonesia amidst the ongoing transformation of criminal law. The criminalization of commercial sex workers (CSWs) often stems from social and moral norms that deem this practice immoral and illegal. This study aims to analyze the impact of criminalization on human rights and the welfare of CSWs, as well as how legal ambiguities contribute to the exploitation and violence they face. Additionally, it explores weaknesses in existing legal regulations and proposes necessary reform efforts to create a more inclusive legal framework that protects the basic rights of CSWs. Through a comprehensive approach, this research is expected to contribute to the development of more humane and effective policies, as well as enhance public understanding concerning the position and rights of CSWs in Indonesia.

The Legal Vacuum and Dominance of Standard Contracts in the Banking Industry

2024-11-19T03:16:17+00:00

The legal vacuum in the regulation of standard contracts in the banking industry in Indonesia has become an increasingly pressing issue, given the rising dependence of the public on financial services. This study aims to explore various aspects related to the legal vacuum and the dominance of standard contracts, which often disadvantage consumers. By analyzing the provisions in the Consumer Protection Law and existing banking practices, this research identifies the negative consequences of regulatory ambiguities that facilitate abuse by banks. The study also discusses the efforts that need to be made by the government and the Financial Services Authority (OJK) to create a stronger and more transparent legal framework. The results indicate that tighter regulations and effective supervision can strengthen consumer bargaining power and reduce the risk of losses due to unfair terms in standard contracts. Thus, this research is expected to contribute to the development of more equitable and sustainable policies in the banking sector.

The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes

2024-11-19T10:56:30+00:00

This study discusses the position and validity of corporate testimony as evidence in the criminal procedural law in Indonesia, particularly in corruption crimes. Corporate testimony is becoming increasingly relevant in the context of the complex structures of modern organizations that are often involved in corrupt practices. Although recognized as legal subjects, challenges in using corporate testimony as evidence include difficulties in identifying responsible parties, decentralized decision-making, and confidentiality policies that hinder access to important documents. This study also analyzes the obstacles faced by law enforcement in proving corporate testimony and its implications for justice and accountability. It is hoped that through this study, solutions can be identified to enhance the efficacy of proving corporate testimony in legal enforcement against corruption crimes.

Online Transportation Law Reform for Justice and Sustainability

2024-11-19T12:25:35+00:00

This research discusses the urgent need for legal reform in the regulation of online transportation to create justice and sustainability for all parties involved, especially driver partners and consumers. The current legal vacuum creates significant imbalances in the relationships between application companies and drivers, often leading to exploitation and income uncertainty for drivers. Through an analysis of existing policies and practices, this study identifies the challenges faced by drivers regarding their rights in an unbalanced partnership system, as well as the impacts of fluctuating tariffs and non-transparent profit-sharing. Furthermore, this research explores various efforts needed to update regulations, including the establishment of minimum tariff standards, a fair profit-sharing structure, and guarantees of social protection for drivers. It is hoped that the findings of this research can serve as recommendations for policymakers to formulate more inclusive and sustainable regulations in the online transportation industry.

The Urgency of Strengthening Judges’ Authority in the Rechtvinding Process

2024-11-19T18:27:04+00:00

The rechtvinding process, or legal discovery, is one of the essential functions performed by judges, particularly when dealing with cases that are not clearly regulated in the laws and regulations. The urgency of strengthening judges' authority in the rechtvinding process is crucial considering the limitations of positive law that often cannot keep pace with the increasingly complex dynamics of society. On the one hand, this authority enables judges to ensure justice and meet the legal needs of the community. However, on the other hand, challenges such as ambiguities in regulations, subjectivity in interpretations, and a lack of accountability can reduce legal certainty. This article aims to examine the urgency of strengthening regulations regarding judges' authority in the rechtvinding process and to identify the weaknesses present in this process. Additionally, this article offers various measures that can be taken to enhance legal certainty, such as developing consistent jurisprudence and implementing stronger accountability principles. Thus, it is hoped that strengthening judges' authority in the rechtvinding process can support the achievement of a more responsive, fair, and trustworthy legal system for society.