Kebijakan Pidana Kebiri Kimia Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak di Indonesia
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Aug 13, 2024
Abstract
Chemical castration, medically known as "antiandrogen therapy", is a procedure that involves administering a chemical substance to suppress the production of the hormone testosterone. The aim is to reduce libido and erectile ability in men. Unlike physical castration, which is permanent, chemical castration is reversible, meaning that the effects will disappear once the treatment is stopped This study uses normative research methods, which are also referred to as legal research methods, positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. Normative legal research is a type of research that centers on written law (law in books) or community customs. Most normative research data sources come from secondary data sourceschemical castration punishment can be considered contrary to several international human rights instruments that have been ratified by Indonesia.The Indonesian National Commission on Human Rights has also expressed its objection to the application of chemical castration punishment.The purpose of this study is expected to significantly reduce sexual crimes against children and provide better protection for the nation's future generations.The existence of castration punishment in Indonesia is a complex and multidimensional issue, involving legal, ethical, medical, social, and political aspects. Although intended as a decisive measure to protect children from sexual crimes, its implementation remains controversial and faces various practical and ethical challenges.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Gorontalo Law Review, 7(1), 85. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294
Annastasya, T. S., & S, S. (2023). Analisis Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn-Mdn Tentang Penganiayaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 22(1), 61–70. https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i1.3161
Ardiansyah DM, A., Sampara, S., & Agis, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. Journal of Lex Theory (JLT), 1(2), 297–313. https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.312
Haritsa. (2022). PIDANA, ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN GORONTALO., OLEH PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA. Haritsa,Zohra Moha, 2(1), 27.
Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 305. https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03
Hosnah, A. U., Putri, S. M. I., & Salsabila, N. (2024). Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(4), 576–582. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.816
IDI (Ikatan Dokter Indonesia). (2016). "Pernyataan IDI Terkait Hukuman Kebiri". https://www.idionline.org/berita/pernyataan-idi-terkait-hukuman-kebiri/
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2020). "Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2020-2024". Jakarta: Kemenko PMK.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). "Kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual". Jakarta: KemenPPPA.
Kementerian Sosial RI. (2018). "Pedoman Pemulihan Trauma Bagi Korban Kekerasan terhadap Anak". Jakarta: Kemensos.
Komnas Perempuan. (2020). "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020". Jakarta: Komnas Perempuan.
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). (2021). "Laporan Kinerja KPAI 2016-2020". Jakarta: KPAI.
Mahkamah Agung RI. (2019). "Pedoman Pemidanaan PERMA No. 1 Tahun 2019". Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Noviana, I. (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". Sosio Informa, 1(1), 13-28.
Pohan, M. (2021). Legal Review of the Recognition of Outsidered Children Based on the Book of Civil Law. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(2), 2193–2199. https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1911
Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Ristanti, E. (2022). Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia untuk Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto). Bhirawa Law Journal, 3(1), 12–22. https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7957
Saadah, N. A., & Aisah, P. M. R. (2023). Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia : Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya masa depan , hal ini menyebabkan perlu bagi mereka untuk mendapatkan perawatan , hidup , tumbuh , dan berkembang , juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan jug. 01(02), 58–71.
Siagian, F. B. S., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(10), 830–845. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237
Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(3), 170–180. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65
Tanjung, A. N. F. (2023). Prinsip The Best Interest of The Victim: Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 4(1), 12. https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1415
Widnyana, I. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 197–202. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2158.197-202
Yustina Uis Loim, J., Petrus Leo, R., & Dima Tallo, D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 369–385. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.775
Zaini Miftach. (2018). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban). 6(05), 53–54.