Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Pasca Perkawinan jika Terjadi Kepailitan pada Suami Istri
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Oct 19, 2024
Abstract
This research was made because there are still many people who do not understand the marriage agreement for separation of assets. Especially for people who enter into reciprocal agreements between creditors and debtors, where there are still people who are married debtors who do not have marriage agreements to separate assets. Bankruptcy occurs due to several factors, both individual and individual. A person is declared bankrupt if it is based on a commercial court decision which has direct legal consequences. One of them is the legal impact of a bankruptcy decision on the assets of a husband and wife, whether the husband is a bankrupt debtor or a wife who is a bankrupt debtor. Problems will arise because basically the concept of marriage or matrimony in Indonesia applies the concept of joint property, unless it is agreed separately before the marriage through a prenuptial agreement or prenuptial agreement regarding the separation of assets. Moreover, there are provisions in Marriage Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, provisions in Article 29 which state that an agreement for separation of assets can only be made before difficulties arise for married couples who are not yet familiar with an agreement for separation of assets. In connection with this, the Constitutional Court issued MK Decision No.69/PU-XIII/2015 which amended the provisions of Article 29 of the Marriage Law
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Hartanti, Andy. (2012), Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgelijk Weboek dan Undang-Undang Perkawinan), Yogyakarta: Lakatitbang.
Isnaeni, Annisa. (2016), Hukum Perkawinan Indonesia. Surabaya: PT. Refika Petra Media.
Judiasih, Sonny. (2015), Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, Bandung: Rafika Aditama.
Saragih, Julius Martin. (2017). Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusanya Perkawinan. Diponegoro Law Journal Voulume 6. Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Jono, (2010), Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika
Muljadi, Kartini dan Gunawan. (2003), Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: Rajawali Press.
Meliala, Djaja. (2006), Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia.
Soeroso, Raden Pandji. (2015), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Yani, Ahmad dan Gunawan. (2002), Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
Ashriah. (2019), Tinjauan Teoritis tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Banten: Repository UINBanten.
Edlynafitri, Rahmadika Safira, (2004), Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Hanif, Rifqani, (2020), Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan, Jakarta: Artikel DJKN.
Sunarmi, (2004), Perbandingan SIstem Hukum Kepailitna Antara Indonesia Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System), Sumatera Utara: Fakultas Hukum Sumatera Utara.