Penanganan Sengketa Pertanahan dalam Perspektif Agraria
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Oct 27, 2024
Abstract
Dispute is an inseparable part of conflict, which can occur in various aspects of daily life. Studying disputes is crucial to understand their nature and resolution methods. This research uses a normative research method with prescriptive research specifications and a comparative, conceptual, and historical approach. Data is collected through a bibliographic study from primary, secondary, and tertiary legal sources. Land conflicts are often caused by issues such as boundary disputes, inheritance, state land control, and legal uncertainty in land tenure, which fundamentally stem from the imbalance of land rights ownership and uncontrolled land conversion. Land dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation pathways. The litigation pathway offers legal certainty, execution power, and transparency but has weaknesses in terms of cost, time, and its confrontational nature. Conversely, the non-litigation pathway is more efficient in terms of cost, time, and its collaborative nature, but is limited in terms of execution and legal certainty. Therefore, the choice of dispute resolution method must consider the characteristics of the dispute and the needs of the parties involved.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(2).
Garry Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
Mahfiana, L (2013), Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo, Jurnal Kodifikasi, 7(1).
Maria S.W Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan, Penerbit Kompas Gramedia, 2008.
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960.
Ramadhani, R (2018). Korelasi Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kota Medan, Jurnal EduTech, 4(2), September
Tarochi Boboy, J, Santoso,B, Irawati, (2020), Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruit dan Jeffret Z Rubin, NOTARIUS, 13(2).
Yusuf Hasan, S, Almoravid Dungga, W, Yutye Imran, S, (2023), Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah, Journal Of Comprehensive Science, 2(6).