The Urgency of Strengthening Judges’ Authority in the Rechtvinding Process
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Nov 19, 2024
Abstract
The rechtvinding process, or legal discovery, is one of the essential functions performed by judges, particularly when dealing with cases that are not clearly regulated in the laws and regulations. The urgency of strengthening judges' authority in the rechtvinding process is crucial considering the limitations of positive law that often cannot keep pace with the increasingly complex dynamics of society. On the one hand, this authority enables judges to ensure justice and meet the legal needs of the community. However, on the other hand, challenges such as ambiguities in regulations, subjectivity in interpretations, and a lack of accountability can reduce legal certainty. This article aims to examine the urgency of strengthening regulations regarding judges' authority in the rechtvinding process and to identify the weaknesses present in this process. Additionally, this article offers various measures that can be taken to enhance legal certainty, such as developing consistent jurisprudence and implementing stronger accountability principles. Thus, it is hoped that strengthening judges' authority in the rechtvinding process can support the achievement of a more responsive, fair, and trustworthy legal system for society.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
B. Slamet, Audit Investigatif., Jakarta: Pusdiklatwas BPKP, 2017.
H. Basri, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesi," SiGn Jurnal Hukum, vol. 2, no. 2, 2021.
Lapae and T. H, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidan Koneksitas," Journal of Lex Generalis, vol. 3, no. 9, pp. 1507-1521, 2022.
M. Y. Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuduhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
S. A, "Kajian tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara," Lex Crimen, vol. 6, no. 6, pp. 64-71, 2017.
Tirtayasa, " Diskursus Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota Militer di INdonesia," TESIS: Universitas Indonesia, 2017.