Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Dec 1, 2024
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur berkaitan dengan aset pihak ketiga yang dijadikan sebagai harta pailit. Di Indonesia, ketika debitur tidak dapat membayarkan hutang maka seluruh aset miliknya akan disita. Namun, terdapat pengecualian bagi harta milik kreditur separatis yang digunakan sebagai bagian dari harta pailit. Salah satu contoh kasusnya adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023 sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur separatis sebagai pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan pada regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur yang memiliki jaminan kebendaan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berhak untuk menjual aset yang menjadi jaminan tersebut serta dapat menerima hasil penjualannya seolah-olah kepailitan tidak sedang berlangsung. Dalam konteks perlindungan preventif, perjanjian kredit yang melibatkan jaminan kebendaan dari pihak ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam aspek represif, kreditur memiliki hak untuk mengambil langkah hukum, termasuk mengajukan peninjauan kembali, guna melindungi kepentingan dan hak-haknya.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
How to Cite
Permatasari, Y. and Adam, R. C. (2024) “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit”, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), pp. 752-763. doi: 10.38035/rrj.v7i2.1280.
References
Aryani, F. K., & Djajaputra, G. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 26–48.
Fadhli, M., Arrisman, & Rumainur. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP), 4(4), 590–600. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4
Handayani, A. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU. VARIA HUKUM, 3(2), 46–74. https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12589
Handriani, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Pamulang Law Review, 2(2), 141–150. https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5434
Hartanto, J. A. (2015). Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit. Laksbank Yustitia.
Hidayat, D. R. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 14(27), 1–16. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1590
Ibrahim, J. (2024). Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi (Pertama). Bandar Maju.
Kharisma, A. P. (2023). KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK GUARANTOR YANG TELAH PAILIT DALAM KEPAILITAN DEBITOR PAILIT. Perspektif, 28(2), 73–82. https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.850
Khisni, L. K., & Hanim, L. (2017). IMPLEMENTASI ASAS DROIT DE PREFERENCE TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK PERBANKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT. Jurnal Akta, 4(1), 97–102. https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1750
Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. Rechtsidee, 11(2), 1–18. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996
Lie, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2020). PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2), 159–168. https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242
Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. JUSTISI, 10(1), 20–35.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit. Jurnal Supremasi, 14(2), 1–15. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3810
Rachmat, R., & Suherman, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. ADIL: Jurnal Hukum, 11(1), 87–106. https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446
Sakti, G. K., & Silviana, A. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dari Asas Droit de suite Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Notarius, 17(1), 189–202.
Sastrawidjaya, M. S., Ikhwansyahm, I., & Deany, C. P. (2019). Hukum Kepailitan: Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan. CV Keni Media.
Sibli, N., Maramis, R. A., & Soeikromo, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. Lex Et Societatis, 11(1), 5–19.
Sihotang, K. F., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan Hukum atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor yang Lebih Kecil dari Nilai Utang. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 3435–3454. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13478
Silalahi, U., & Claudia. (2020). KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 35–47. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47
Singal, N. Y., Rumimpunu, F., & Tampongangoy, G. H. (2022). KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA. Lex Privatum, 10(1), 229–239.
Sirait, G. N., Murwadji, T., & Suwandono, A. (2021). Kedudukan Pihak Ketiga Pemberi Hak Tanggungan Dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5(2), 1324–1333.
Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor. Lex Jurnalica, 13(2), 104–114. https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v13i2.1538
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Press.
Subagyo, H., & I Made Kanthika. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN PIHAK KETIGA DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 21/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA SBY., JUNCTO PERKARA NOMOR : 18/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.SBY. JOURNAL EQUITABLE, 8(2), 208–233. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4953
Suci, I. D. A., & Poesoko, H. (2010). Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit. LaksBank Pressindo.
Syamsuddin, S., Hafidz, M., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 1368–1379.
Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2), 130–137. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963
Utami, S. S. (2023). Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan dengan Kepemilikan Atas Nama Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 08/ Pdt.Sus-Gll/ 2019/ PN. Niaga. Jkt. Pst). National Conference on Law Studies (NCOLS).
Valayvi, Y. K., & Djuwityastuti. (2016). Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Privat Law, IV(6), 142–151.
Fadhli, M., Arrisman, & Rumainur. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP), 4(4), 590–600. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4
Handayani, A. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU. VARIA HUKUM, 3(2), 46–74. https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12589
Handriani, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Pamulang Law Review, 2(2), 141–150. https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5434
Hartanto, J. A. (2015). Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit. Laksbank Yustitia.
Hidayat, D. R. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 14(27), 1–16. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1590
Ibrahim, J. (2024). Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi (Pertama). Bandar Maju.
Kharisma, A. P. (2023). KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK GUARANTOR YANG TELAH PAILIT DALAM KEPAILITAN DEBITOR PAILIT. Perspektif, 28(2), 73–82. https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.850
Khisni, L. K., & Hanim, L. (2017). IMPLEMENTASI ASAS DROIT DE PREFERENCE TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK PERBANKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT. Jurnal Akta, 4(1), 97–102. https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1750
Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. Rechtsidee, 11(2), 1–18. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996
Lie, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2020). PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2), 159–168. https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242
Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. JUSTISI, 10(1), 20–35.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit. Jurnal Supremasi, 14(2), 1–15. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3810
Rachmat, R., & Suherman, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit. ADIL: Jurnal Hukum, 11(1), 87–106. https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446
Sakti, G. K., & Silviana, A. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dari Asas Droit de suite Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Notarius, 17(1), 189–202.
Sastrawidjaya, M. S., Ikhwansyahm, I., & Deany, C. P. (2019). Hukum Kepailitan: Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan. CV Keni Media.
Sibli, N., Maramis, R. A., & Soeikromo, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. Lex Et Societatis, 11(1), 5–19.
Sihotang, K. F., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan Hukum atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor yang Lebih Kecil dari Nilai Utang. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 3435–3454. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13478
Silalahi, U., & Claudia. (2020). KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 35–47. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47
Singal, N. Y., Rumimpunu, F., & Tampongangoy, G. H. (2022). KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA. Lex Privatum, 10(1), 229–239.
Sirait, G. N., Murwadji, T., & Suwandono, A. (2021). Kedudukan Pihak Ketiga Pemberi Hak Tanggungan Dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5(2), 1324–1333.
Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor. Lex Jurnalica, 13(2), 104–114. https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v13i2.1538
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Press.
Subagyo, H., & I Made Kanthika. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN PIHAK KETIGA DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 21/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA SBY., JUNCTO PERKARA NOMOR : 18/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.SBY. JOURNAL EQUITABLE, 8(2), 208–233. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4953
Suci, I. D. A., & Poesoko, H. (2010). Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit. LaksBank Pressindo.
Syamsuddin, S., Hafidz, M., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 1368–1379.
Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2), 130–137. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963
Utami, S. S. (2023). Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan dengan Kepemilikan Atas Nama Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 08/ Pdt.Sus-Gll/ 2019/ PN. Niaga. Jkt. Pst). National Conference on Law Studies (NCOLS).
Valayvi, Y. K., & Djuwityastuti. (2016). Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Privat Law, IV(6), 142–151.