Kepastian Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang dinyatakan Pailit
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Dec 28, 2024
Abstract
Bankruptcy regulations in Law Number 37 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, especially Article 12 letter a, cause different interpretations and conflict with bankruptcy regulations regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. So this research aims to further analyze bankruptcy in the position of Notary. The type of research used is a doctrinal approach using a statutory approach and using primary legal materials and secondary legal materials. The research results concluded that Article 12 letter a of the Law on the Position of Notaries provides legal implications that a Notary will be dishonorably dismissed if the Notary is declared bankrupt by the Court. Meanwhile, in the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the consequences of bankruptcy only relate to the debtor's assets and the debtor still has civil rights such as carrying out his position or profession.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Juniresta, A., Santoso, B., & Widhiyanti, H. N. (2021). Impilikasi Yuridis Putusan Pailit terhadap Profesi Notaris Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 3.
Kholidah, Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2023). Notaris dan PPAT di Indonesia. Semesta Aksara.
Maylaksita, A. (2019). Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia. Lex Renaissance, 6(1), 126–144.
Podungge, W. R. (2022). Pemulihan Hak Keperdataan Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit. Officium Notarium, 2(1), 79.
Purwosutjipto, H. M. N. (1991). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Djambatan.
Puspaningrum, G. (2018). Notaris Pailit Dalam Jabatan Notaris. Diversi Jurnal Hukum, 4(2), 203.
Selenggang, C. S. (2023). Notaris Sebagai Pejabat Umum. PT. Rajawali Buana Pustaka.
Shahab, A. H. (2021). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 907.
Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan. Kencana.
Sobandi. (2021). Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga. Rayyana Komunikasindo.
Undang-Undang Jabatan Notaris. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat 1.
Wiryawan, A. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Lex Renaissance, 5(1), 199.
Wtboek, B. (2009). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (R. SUbekti & R. Tjitrosudibio (eds.); Cetakan 35). Balai Pustaka.