Penerapan Delik Permufakatan Jahat dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Nov 30, 2024
Abstract
Corruption is an extraordinary crime that continues to pose a significant challenge for Indonesia, with highly detrimental impacts on both the country’s finances and public trust in the government. One of the legal efforts used to combat corruption is the application of the crime of conspiracy in corruption offenses. This crime regulates the existence of agreements or collusion among several parties involved in a corrupt act, prior to the actual commission of the crime. The primary goal of applying the conspiracy crime is to prevent corrupt actions from the planning stage, which often involves multiple parties and is carried out in a structed manner. This research aims to analyze the application of conspiracy crimes in corruption offenses in Indonesia, as well as to assess the effecrtiveness and challenges faced in its implementation. The research method used in this study is normative legal research, which examines the normative aspects of legal regulations. This study employs data collection techniques in the form of library research sourced from legislation, books, scientific journals, papers, and articles related to conspiracy in corruption offenses. The application of conspiracy crimes faces significant challenges, particularly regarding the proof of shared intent or agreement among perpetrators, which is often difficult to detect because such actions are usually planned implicitly. On the other hand, conspiracy crimes are crucial for uncovering organized corruption networks, where several individuals collaborate to manipulate policies or budgets for personal or group interests. Therefore, the application of this crime becomes key in efforts to achieve more effective and effecicient corruption prevention.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Damang. “Definisi Pertimbangan Hukum”. http://www.damang.web.id. 29 Agustus 2022.
Eleanora F. N. “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”. Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9, No. 2, 2012.
Idris, Aradila Caesar Ifmaini. “Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.jkt.pst)”. Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3, No. 1, 2017.
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
Kartika, Tantri. “Politik Hukum Pembentukan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 2, No. 2, 2018.
Ristiana, Ika. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/Pid.B/2010/Pn.Mks)”. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Sitoresmi, Anggit Sinar. “Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan”. Jurnal Hukum Jurisprudence, Vol. 8, No. 2, 2018.
Wahyudi., Ginanjar. Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi. Skripsi. (Surakarta: Universitas Surakarta, 2022).