Keterkaitan Antara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dengan Rahasia Jabatan Notaris
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Mar 19, 2025
Abstract
This research discusses the obligations of Notaries to implement the Principle of Recognizing Service Users which is related to the confidentiality of positions which must be carried out by Notaries. Implementation of the Principle of Recognizing Service Users is one of the efforts made by the Indonesian government to eradicate and handle the crime of money laundering and the crime of financing terrorism, which is carried out by reporting parties to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis, one of which is a Notary. However, this creates confusion for Notaries because on the one hand, Notaries must carry out their obligations by submitting reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center, but on the other hand, Notaries must carry out the confidentiality of their position, namely maintaining the confidentiality of the information required when making a deed. The problem raised in this research is regarding the relationship between the application of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries and the confidentiality of positions that must be carried out by Notaries. The research method used to answer this problem is a doctrinal research method that is descriptive-analytical in nature. The results of the research found that the relationship between the application of the Principle of Getting to Know Service Users by Notaries and the confidentiality of positions that are required to be carried out by Notaries is not contradictory. This is because the reporting procedure to the Financial Transaction Reports and Analysis Center by the Notary is carried out in the context of implementing statutory regulations, so this is an exception to the Notary's obligation to keep confidential the information he obtains for the purposes of making a deed. Therefore, researchers provide suggestions for Notaries to study more deeply the application of the Principles of Recognizing Service Users and the need to confirm that the application of the Principles of Recognizing Service Users does not conflict with the Notary's obligation to maintain confidentiality.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Aman. (2019). Perlindungan Hukum Notaris dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan. Recital Review, 1(2), 63.
Aprilia, Z. (2024). Kejagung: Harvey Moeis Tersangka TPPU Kasus Korupsi Timah. Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404131133-17-528291/kejagung-harvey-moeis-tersangka-tppu-kasus-korupsi-timah
Ardiani, Z. S. (2023). Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi yang Berintegritas dan Bersih dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan TIndak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia. Jurnal Imu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 118.
Aziza, Q. A., Damayanti, F. Y., & Indrawati. (2022). Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Notaire, 5(2), 299.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
KUHPer. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijke Wetboek). Pemerintah Pusat.
Norman, M. K. (2023). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 827.
Nugroho, R. A. (2024). Kasus TPPU Duta Palma, Kejagung Kembali Sita Uang Rp 301 Miliar. Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112185035-4-587695/kasus-tppu-duta-palma-kejagung-kembali-sita-uang-rp-301-miliar
Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015 TLN No. 5709. Pemerintah Pusat.
Permenkumham 9. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pemerintah Pusat.
Pratama, S. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris dalam Membuka Rahasia Jabatan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PLK). Indonesian Notary, 3(4), 788.
Safitra, R., Rahmayani, N., & Suryamizon, A. L. (2023). Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris. Sakato Law Journal, 1(1), 93.
Selenggang, C. S. (2023). Notaris Sebagai Pejabat Umum. PT. Rajawali Buana Pustaka.
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bulgelijk Wetboek. Pradnya Paramita.
Tobing, L. (1996). Peraturan Jabatan Notaris (Cet 4). Penerbit Erlangga.
Undang-Undang 8. (2010). Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 122 TLN No. 5164. Pemerintah Pusat.
UUJN. (2004). Undang-undanga tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004, No. 117, TLN No. 4432. Pemerintah Pusat.
Wibisana, A. G. (2023). Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Cet 1). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.