PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI DI PENJARA

Abstract

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mengatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami isteri pada kenyataannya memang banyak yang tidak mampu mengatasi berbagai macam cobaan yang menghampiri kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini mengakibatkan pecahnya mahligai perkawinan yang telah dibangun dan berujung dengan perceraian sebagai solusi terakhir dalam rumah tangga. Namun untuk melakukan sebuah perceraian, harus ada cukup alasan yang diatur oleh Undang-undang bahwa suami isteri tidak akan rukun kembali dan salah satu yang menjadi alasan bagi seseorang untuk mengajukan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara pada Pengadilan Agama kelas IIB Lubuk Basung dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasn suami di penjara, serta apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara, tidak jauh berbeda dengan perkara cerai gugat dengan alasan lain, perbedaannya terdapat dalam hal pembuktian yaitu dengan salinan putusan PN yang sudah inkracht. Kedua pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara adalah tidak ada lagi tujuan perkawinan suami isteri yang akan dicapai, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya. Ketiga, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara adalah Tergugat tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan, sulitnya prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat untuk memperoleh izin dari Lembaga Pemasyarakatan serta tidak hadirnya Tergugat dalam Persidangan.