Implemetasi Pidana Mati Bagi Koruptor di Tengah Pandemi
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Mar 10, 2025
Abstract
Corruption is a crime that is no longer foreign in Indonesia, corruption is usually carried out by officials who have high incomes. Corruption is also often referred to as White Collar Crime. During the Covid-19 pandemic in 2020, the government allocated additional APBN funds totaling 405.1 trillion Rupiah as a step to handle the crisis. The budget allocated for handling Covid-19 is quite large and requires careful supervision in its implementation so that it can be used to handle Covid-19, but the budget issued by the government was used by Juliari P. Batubara for personal gain and intended to enrich himself, therefore Juliari P. Batubara received a sentence of twelve years in prison along with a monetary penalty of five hundred million rupiah. It is stipulated that failure to pay this fine will result in an additional six months of imprisonment. An additional penalty has been imposed on Juliar P. Batubara, requiring the payment of compensation amounting to Rp14,597,450,000.00 (fourteen billion five hundred ninety-seven million four hundred and fifty thousand rupiah).
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Aristya Rahadian, “Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid”, www.cnbcindonesia.com, 6 Desember 2020.
Bandaharo Siffudin, “Tinjauan YuridisTindak Pidana Korupsi Bantuan SosialCovid-19 di Kabupaten Samosir”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 No. 3 Tahun 2023, hal. 20423.
Darwan Prinst, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. iii.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Pasal 2.
Irwansyah, “Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel”, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 98.
Jawade Hafidz Arsyad, “Korupsi dalam Perspektif HAN”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 168.
Muda R. Anwar, Erdianto Effendi dan Ferawati, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023, hal. 26646
Nazir, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
Ook Mufrohim, Imam Subaweh dan Joko Setiyono, “Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal. 222.
Robert Klitgaard, “Membasmi Korupsi”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 31.
Romli Atmasasmita, “Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional”, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 26.
Solahuddin, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), Pasal 53.
Sudarsono, “Kamus Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 231.
Warih Anjari, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 4 Oktober 2020, hal. 437.
Zikri Amadar Zulkarnain, “PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”, Skripsi, UIN Purwokerto, 2023, hal. 106.