Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
May 10, 2025
Abstract
The Free Fish Seed Assistance Program is one of the local government's efforts to increase aquaculture production and the welfare of small-scale fish farmers in Bogor Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with George C. Edward III policy implementation theory which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of the program went quite well through the active role of fisheries extension workers and a clear organizational structure. However, the program faces obstacles such as limited human resources and budget, facilities and infrastructure of the Fish Seed Center that are not optimal, and low community understanding of program procedures. Efforts made include increasing socialization, strengthening coordination between agencies, and educating cultivators about the program mechanism. Continuous improvement is needed in the aspects of communication, resources, facilities, and bureaucratic governance so that the program objectives are optimally achieved.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
How to Cite
Nurfadhillah, A., Saprudin, S. and Sudarsa, A. S. (2025) “Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Ikan Gratis di Kabupaten Bogor”, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(4), pp. 3044-3051. doi: 10.38035/rrj.v7i4.1589.
References
Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. Jurnal Muara Pendidikan, 7(1), 148–155.
Alfarizi, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Indonesia Terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(2), 169–178.
Alfian, Martoyo, & Listiani, E. I. (2014). Implementasi program bantuan perikanan tangkap di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Jurnal Tesis PMIS, 1–21.
Anastasya, N., Lengkong, S. F. D. J., & Laloma, A. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Mengimplemntasikan Kebijakan Pembangunan SDM ( Di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). Jurnal Adminsitrasi Publik, 2(29), 1–10.
Budiyono, B. H. dan. (2018). Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. 1–17.
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2023). Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2024). Buku Profil DISKANAK 2024. Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dunggio, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida Di Kabupaten Gorontalo. Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA), 1(1), 13–26. https://doi.org/10.47918/.v1i1.7
Elman, A. (2023). Evaluasi Kinerja Program Pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar. 5, 1–14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/
Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(4), 657–666.
Kasmad, H. R. (2015). Studi Implementasi Kebijakan Publik. 6.
Luthfie, M. (2021a). Kebijakan Publik Ruang Lingkup & Implementasi (M. M. Dzikri.S.Kom (ed.)). PT Rajawali Buana Pusaka.
Luthfie, M. (2021b). Kebijakan Publik Ruang Lingkup dan Implementasi (S. K. M. Dzikri (ed.)). PT Rajawali Buana Pusaka.
Nugraha, M. R. (2024). Implementasi Metode Simple Additive Weinghting (SAW) dan Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) untuk penentuan kelompok penerima bantuan benih ikan. Journal Syntax Idea, 6(05).
Padmoko, S., Studi, P., Industri, P., & Menengah, K. (n.d.). 17987-Article Text-55365-1-10-20171002. 1(1).
Parmanda, W. R. (2019). Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman. 5–10.
Pasa, H. M. (2016). Peran Dinas Peternakan dan Perikanan Dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. 19(5), 1–23.
Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Penting Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Tebar Ikan Untuk Kepentingan Restocking Di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan, 2(1), 15–19. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v2i1.104
Purba, O., & Saprudin. (2020). Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Vol. 4, Issue 1).
Saefullah, D., Adiwisastra, J., & Mariana, D. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
Siahaan, L. M., & Antonius KAP Simbolon. (2019). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Mas Di Desa Rumah Gerat. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 3(2), 161–167. https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i2.1478
Sudarsa, A. suarman. (n.d.). Demokrasi Pancasila dan Implementasinya dalam Perspektif Islam (2014-2023). https://info.unida.ac.id/artikel/dosen-magister-administrasi-publik-sekolah-pascasarjana-unida-isi-majelis-tasbih-bahas-demokrasi-pancasila-dan-implementasinya-dalam-perspektif-islam
Sudarsa, A. suarman. (n.d.). Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2). https://www.unida.ac.id/post/majelis-tasbih-unida-kebijakan-publik-terkait-proyek-strategis-nasional-dalam-perspektif-islam-untuk-keadilan-sosial?
Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian (U. S. Maret (ed.)).
Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
UPT Balai Benih Ikan Cibitung. (2024). Laporan Kinerja Tahun 2024. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
UPT Balai Benih Ikan Cijeruk. (2024). Laporan Kinerja Tahun 2024. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
Zubaedi. (2013). PENGEMBANGAN MASYARAKAT: WACANA DAN PRAKTIK (p. 270). PT Fajar Interpratama Mandiri.
Zulkarnain, Heriyanto, M., & Karneli, O. (2020). Implementasi Program Bantuan Pakan Dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1), 96–105.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2022). Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2014). Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sumber lainnya
Headlinekota.com. (2024, Juni 2). Rangkaian HJB ke-542, Pj Sekda Kabupaten Bogor Tebar Benih Ikan dan Tanam Pohon di Situ Pemda Cibinong.
Alfarizi, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Indonesia Terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(2), 169–178.
Alfian, Martoyo, & Listiani, E. I. (2014). Implementasi program bantuan perikanan tangkap di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Jurnal Tesis PMIS, 1–21.
Anastasya, N., Lengkong, S. F. D. J., & Laloma, A. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Mengimplemntasikan Kebijakan Pembangunan SDM ( Di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). Jurnal Adminsitrasi Publik, 2(29), 1–10.
Budiyono, B. H. dan. (2018). Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. 1–17.
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2023). Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2024). Buku Profil DISKANAK 2024. Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dunggio, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida Di Kabupaten Gorontalo. Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA), 1(1), 13–26. https://doi.org/10.47918/.v1i1.7
Elman, A. (2023). Evaluasi Kinerja Program Pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar. 5, 1–14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/
Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(4), 657–666.
Kasmad, H. R. (2015). Studi Implementasi Kebijakan Publik. 6.
Luthfie, M. (2021a). Kebijakan Publik Ruang Lingkup & Implementasi (M. M. Dzikri.S.Kom (ed.)). PT Rajawali Buana Pusaka.
Luthfie, M. (2021b). Kebijakan Publik Ruang Lingkup dan Implementasi (S. K. M. Dzikri (ed.)). PT Rajawali Buana Pusaka.
Nugraha, M. R. (2024). Implementasi Metode Simple Additive Weinghting (SAW) dan Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) untuk penentuan kelompok penerima bantuan benih ikan. Journal Syntax Idea, 6(05).
Padmoko, S., Studi, P., Industri, P., & Menengah, K. (n.d.). 17987-Article Text-55365-1-10-20171002. 1(1).
Parmanda, W. R. (2019). Program Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Subur Kecamatan Air Joman. 5–10.
Pasa, H. M. (2016). Peran Dinas Peternakan dan Perikanan Dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. 19(5), 1–23.
Poppy Fitrijanti Soeparan. (2022). Peran Penting Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Tebar Ikan Untuk Kepentingan Restocking Di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan, 2(1), 15–19. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v2i1.104
Purba, O., & Saprudin. (2020). Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Vol. 4, Issue 1).
Saefullah, D., Adiwisastra, J., & Mariana, D. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
Siahaan, L. M., & Antonius KAP Simbolon. (2019). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Mas Di Desa Rumah Gerat. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 3(2), 161–167. https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i2.1478
Sudarsa, A. suarman. (n.d.). Demokrasi Pancasila dan Implementasinya dalam Perspektif Islam (2014-2023). https://info.unida.ac.id/artikel/dosen-magister-administrasi-publik-sekolah-pascasarjana-unida-isi-majelis-tasbih-bahas-demokrasi-pancasila-dan-implementasinya-dalam-perspektif-islam
Sudarsa, A. suarman. (n.d.). Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2). https://www.unida.ac.id/post/majelis-tasbih-unida-kebijakan-publik-terkait-proyek-strategis-nasional-dalam-perspektif-islam-untuk-keadilan-sosial?
Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian (U. S. Maret (ed.)).
Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
UPT Balai Benih Ikan Cibitung. (2024). Laporan Kinerja Tahun 2024. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
UPT Balai Benih Ikan Cijeruk. (2024). Laporan Kinerja Tahun 2024. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
Zubaedi. (2013). PENGEMBANGAN MASYARAKAT: WACANA DAN PRAKTIK (p. 270). PT Fajar Interpratama Mandiri.
Zulkarnain, Heriyanto, M., & Karneli, O. (2020). Implementasi Program Bantuan Pakan Dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1), 96–105.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2022). Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2014). Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sumber lainnya
Headlinekota.com. (2024, Juni 2). Rangkaian HJB ke-542, Pj Sekda Kabupaten Bogor Tebar Benih Ikan dan Tanam Pohon di Situ Pemda Cibinong.