Jaringan Kebijakan Dalam Penerapan Agile Management pada Taman Wisata Alam (TWA) di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Jul 3, 2025
Abstract
Taman Wisata Alam (TWA) merupakan bagian dari kawasan konservasi yang menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaannya, terutama karena dinamika lingkungan, sosial, dan pariwisata yang semakin cepat berubah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara jaringan kebijakan dan penerapan prinsip manajemen tangkas (agile management) dalam tata kelola TWA di bawah koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi kasus di tiga TWA: Kawah Ijen, Gunung Baung, dan Tretes. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori jaringan kebijakan dan prinsip manajemen tangkas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola TWA sangat bergantung pada struktur dan kualitas interaksi dalam jaringan kebijakan. Di Kawah Ijen, jaringan semi-koordinatif dengan keterlibatan aktif pelaku usaha dan komunitas lokal menghasilkan tingkat kelincahan yang relatif tinggi dalam perencanaan dan pengorganisasian. Sebaliknya, Gunung Baung menghadapi keterbatasan dalam staf dan anggaran akibat lemahnya dukungan institusional. Tretes menampilkan kolaborasi formal antara pemerintah dan BBKSDA, namun bersifat administratif dan kurang strategis. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi antara jaringan aktor yang kolaboratif dan prinsip manajemen tangkas dapat memperkuat tata kelola konservasi. Studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan model tata kelola adaptif yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi berbasis wisata.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Alwi, M., & Rulinawaty, L. (2014). Kolaborasi jaringan aktor dalam kebijakan pengelolaan konservasi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(2), 113–125.
Andi, R., Nugroho, H., & Wahyuni, D. (2016). Jaringan kebijakan dalam perlindungan masyarakat adat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Bawa, K. S., & Seidler, R. (2019). Participatory forest management: A shift toward conservation resilience. Environmental Management, 64(3), 289–298. https://doi.org/10.1007/s00267-019-01147-3
Carlsson, L. (2000). Policy networks as collective action. Policy Studies Journal, 28(3), 502–520. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2000.tb02051.x
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Fandeli, C. (1995). Dasar-dasar konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yogyakarta: Liberty.
José, D., Martinez, A., & Santos, M. (n.d.). Adaptive strategies in agile public governance. [Data publikasi tidak tersedia].
Kotter, J. P. (2014). Accelerate: Building strategic agility for a faster-moving world. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
Luna, A., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). Agile governance theory: Towards a research agenda. In Proceedings of the 2015 International Conference on Software Engineering (pp. 1–10). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSE.2015.223
Mengist, W., & Asfaw, Z. (2023). Community-based conservation and forest governance: A review of current practices in sub-Saharan Africa. Forest Policy and Economics, 147, 102870. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102870
Muhammad, Y., Fitriani, N., & Suryadi, A. (2022). Implementasi jaringan kebijakan perumahan rakyat di daerah perkotaan. Jakarta: LIPI Press.
Rahmawan, A., Rachmawati, D., & Hasanah, F. (2021). Agile governance in pandemic response: The case of West Java’s PIKOBAR app. Jurnal Pemerintahan Digital, 3(2), 50–65.
Rulinawaty, S. A., & Samboteng, L. (2020). Leading agile organization can Indonesian bureaucracy become agile. Journal of Talent Development and Excellence, 12(3), 330-8. http://www.iratde.com/index.php/jtde
Rulinawaty, R., Darojat, O., & Sudrajat, A. (2022). Collective Organizational Engagement to Enhance Organizational Performance: Case of Indonesia Office Services. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 26(2), 127-143. https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/66886\
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Van Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. European Journal of Political Research, 21(1–2), 29–52. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1992.tb00288.x