Vol. 7 No. 6 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development

Asuransi Peliharaan ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Download
PDF
Statistic

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Berliana Nabilah Kurniawidyarini
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga Nomor 4-6, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115
Esti Rahmawati
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga Nomor 4-6, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115

Published

Sep 20, 2025

DOI

https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1806

Abstract

In Indonesia, pet insurance is still not clearly regulated. Therefore, its implementation refers to general insurance regulations. This study aims to review pet insurance based on civil law principles, particularly Article 1320 of KUHPerdata regarding the validity requirements of an agreement and Articles 246-276 of the KUHD regarding insurance law provisions. This study employs a normative juridical method with a problem approach conducted through an examination of legal and systematic principles based on applicable laws and regulations. The absence of specific regulations on pet insurance may hinder the development of the pet insurance industry, leading to the neglect of pet welfare. Furthermore, the lack of specific regulations results in insufficient guidance for providing legal protection in pet insurance and creates legal uncertainty. This study highlights the importance of legal protection for both parties and the need for specific regulations regarding pet insurance in Indonesia. This aims to enhance public trust in insurance products, provide optimal protection for pets, and support the sustainable growth of the insurance industry.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak Cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
How to Cite
Kurniawidyarini, B. N. and Rahmawati, E. (2025) “Asuransi Peliharaan ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian”, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(6), pp. 4628-4636. doi: 10.38035/rrj.v7i6.1806.

References

Abdulkadir, M. (2015). Hukum Asuransi. PT. Citra Aditya Bakti.
Agus Yudha Hernoko. (2014). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. LaksBang Mediatama.
Anissa, C. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No.1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL). Realism: Law Review, 1(1).
Apriani, R. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif. Syiar Hukum Ilmu Hukum, 16(1), 23–44.
Arifalina, A. I. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. Jurnal Hukum Respublica, 20(2), 72–32.
Badruzaman, D. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(1), 91–114.
Ganie, A. J. (2023). Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika.
Guntara, D. (2016). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengatur.
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 2528–2638.
Hendra, M. (2023). Implementasi Asuransi Sosial Kecelakaan Pada PT Jasa Raharja Persero Perwakilan Mamuju. Seiko: Journal of Management & Business, 6(2), 326–330.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana.
Rambe. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. Jurnal USM Law Review, 5(1), 2621–4105.
S, S. H. (2010). Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Sinar Grafika.
Santri, S. H. (2017). Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. UIR Law Review, 01(01), 79–80.
Savitri, N. A. (2019). Perlindungan Tertanggung pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 2623–1603.
Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Assuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 1858–0246.
Sikellitha, Sunarmi, P. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi.
Jurnal Darma Agung, 29(3), 332–341.
Suharyono. (2019). Legal Assurance and Legal Protection in Land Registration in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 3(1), 48–58.
Sulistyaningrum, H. P. (2017). Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Jurnal Simbur Cahaya, 24(1), 1410–0614.
Susanto, H. M. (2021). Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjau Hukum Asuransi. Indonesia Law Reform Journal, 1(2), 228–240.
Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences), 2(1), 2686–2557.