Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Sep 2, 2025
Abstract
The Constitutional Court holds a strategic position as the guardian of the constitution in the Indonesian state system. One of the main instruments for carrying out this role is the authority of judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the extent to which the Constitutional Court has carried out its function of safeguarding constitutionalism through judicial review decisions during the period 2019 to 2024. This study uses a juridical-normative approach by analyzing the legal norms contained in the constitution and various relevant Constitutional Court decisions. The results show that the Constitutional Court has demonstrated a commitment to the principles of constitutionalism, despite some dynamics and controversies in its practice in interpreting the constitution. This study emphasizes the importance of the Constitutional Court's consistency and courage in maintaining the supremacy of the constitution amidst political and social pressures.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Asshiddiqie, Jimly. (2014). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
Butt, Simon. “Indonesia’s Constitutional Court: Conservative Activist or Political Actor?” Constitutional Review, Vol. 6, No. 2 (2020): 163–185.
Harun, Refly. (2023). MK: Antara Idealitas dan Realitas Politik. Jakarta: Kompas.
Indrati,Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Yogyakarta: Kanisius.
Isra, Saldi. “Kualitas Hakim Konstitusi dan Seleksi yang Transparan.” Kompas, 12 Februari 2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
Susanti, Bivitri. “Etika Hakim Konstitusi dalam Putusan Politik.” Tempo.co, 19 Oktober 2023.
Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji UndangUndang yang Mengatur Eksistensinya.” Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, 2015.
Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Penyiaran
Putusan MK No. 46/PUU-XVIII/2020 tentang Masa Jabatan Pimpinan KPK.
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja.
Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres–Cawapres.