Peran Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penegakan Hukum
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Nov 14, 2025
Abstract
In the Indonesian legal system, justice collaborators, or cooperating witnesses, play a crucial role in combating organized crime, particularly corruption, which is categorized as an extraordinary crime and a white-collar crime. Therefore, strategies for law enforcement against corruption require special approaches, one of which is collaborating with justice collaborators or offenders who cooperate with law enforcement authorities. A justice collaborator is defined as a perpetrator of a criminal act who is not the main offender. Their strategic role includes providing significant information regarding the chronology and modus operandi of the crime, revealing other parties with greater involvement, and assisting in the recovery of state assets. This study aims to analyze the strategic role of justice collaborators in uncovering corruption cases and their contribution to law enforcement. The research method employed is normative juridical, using a statutory approach relevant to the legal issues examined. The findings show that the role of justice collaborators can expose corruption networks that are otherwise difficult to prove, as the perpetrators are individuals holding positions of power and authority. Substantial cooperation with justice collaborators is therefore intended to ensure quality law enforcement, carried out by prioritizing the principles of swift and simple justice.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Chandra, T. Y. (2022). KPK dan kewenangan penetapan status justice collaborator. Yogyakarta: Sangir Multi Usaha.
Dahwir, A. (2023). Justice collaborator dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, 21(3).
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). Ringkasan eksekutif laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Lewi Kong Ateng, K. V., & Adhari, A. (2025). Kriteria disparitas pemidanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. KIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(3). Universitas Tarumanagara.
Lubis Lubis, A. H., & Nelson, F. M. (2024). Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(5).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Muladi. (2002). Hak asasi manusia (politik dan sistem peradilan pidana). Semarang: Universitas Diponegoro.
Nainggolan, S. D. P., & Negara, D. S. (2017). Putusan hakim dalam Negara hukum (Kajian konseptual Pasal 197 KUHAP). Jurnal Dinamika Hukum, 17(3). Universitas Airlangga.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Ketua KPK RI, & Ketua LPSK RI Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011; PER-045/A/JA/12/2011; 1 Tahun 2011; KEPBS-02/01-55/12/2011; dan 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. (2011).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116.
Rochman, M., & Wirachman, R. (2024). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia. Jurnal Nuansa, 17(1).
Salman, O. (2004). Teori hukum. Bandung. (as cited in Stamford, C. (tahun). Disorder of law: A critique of legal theory. Basil Blackwell).
Suharyanto, B. (2012). Menuntut akuntabilitas putusan pengadilan melalui pemidanaan terhadap hakim. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2).
Syuhraa, S., Yusrizal, & Hidayat. (2024). Perbandingan aturan terkait perlindungan hukum terhadap saksi pelaku sebagai justice collaborator dalam tindak pidana korupsi (Studi perbandingan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(4).
Tatawi, M. L. (2015). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jurnal Lex et Societatis, 3(7).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2008). Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime (Article 3). Vienna: United Nations.