Implikasi Hukum Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Apr 29, 2026
Abstract
The Commitment Making Officer (PPK) in government procurement activities carries a fundamental dual legal standing: as a state administrative official subject to the public law regime, and simultaneously as a government representative bound in civil law relationships. This duality creates real legal accountability complexities, particularly when the fulfillment of public law obligations—namely the follow-up of the State Audit Board (BPK) recommendations—conflicts with previously agreed contractual obligations. This study aims to analyze the legal implications of BPK audit recommendation follow-up on PPK civil liability and to examine the mechanisms and obstacles in executing court judgments ordering regional governments to pay compensation to goods/services providers. The study employs normative-empirical legal research with a case study approach focusing on Civil Case Decision Number 22/PDT.G.S-2022-PN PDG at the Padang District Court. Results show that: first, the breach of contract arising from contract value deductions without a valid addendum constitutes the liability of the government as a public legal entity not PPK's personal liability based on the faute de service theory; second, execution of court judgments against regional governments faces structural obstacles including prohibition on government asset seizure and the regional budget mechanism, rendering compensation fulfillment entirely dependent on the regional government's good faith.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Bhakti, Teguh Satya. Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Alumni, 2022.
Erwinsyahbada, Tengku, et al. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." Lentera Hukum, Vol. 5, Issue 2, 2018.
Hadjon, Philipus M. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
, et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
Harahap, Krisna. Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi. Bandung: PT Grafitri Bandung, 2005.
HR, Ridwan. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
, Hukum Administrasi Negara. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
, Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2003.
, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
Kamil, Faizal. Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
Khairandy, Ridwan. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
Kurnia, Beni dan Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK." Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty, 1988.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Purwosusilo. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Saidi, M. Djafar dan Eka Merdekawati D. Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers, 1984.
Suherman, Ade Maman. Pengadaan Barang/Jasa Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Tjandra, W. Riawan. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
Winarno, Nur Basuki. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.