Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Sama Power Wheeling Melalui Argumentum Per Analogiam: Menjaga Hak Menguasai Negara dalam Transisi Energi Indonesia
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Oct 26, 2026
Abstract
Indonesia's electricity supply has long been structured around PT PLN (Persero) as the state-mandated provider, while the financing needs of the energy transition exceed the capacity of the state and PLN alone. The power wheeling scheme, namely third-party use of transmission and distribution networks, has become the most contested issue in the draft renewable energy law because it is feared to erode state control. The research gap lies in the fact that existing studies focus on the political debate, while the contractual design of the cooperation agreement remains unexamined. This study aims to formulate the anatomy of the cooperation agreement between PLN and independent power producers and to construct its legal basis through argumentum per analogiam. It employs normative juridical research with statutory, conceptual, and analogical approaches. The results show that a valid agreement must regulate authority, object, rights and obligations, network tariffs, proportional risk sharing, metering, supervision, and arbitration, while analogies with state asset leasing, open access gas pipelines, and telecommunication infrastructure sharing demonstrate that network access does not transfer ownership or control. The novelty of this study is an integrated construction linking contract clauses to the five functions of state control, accommodating private investment without diminishing state authority.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Fitrianto, B., Raihandinata, P., Munthe, P. V., & Barus, J. M. P. (2026). Penerapan penalaran analogis sebagai metode penemuan hukum dalam penyelesaian kekosongan norma pada tindak pidana siber di Indonesia. Jurnal Hukum dan Jurnal Islam, 13(2).
Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. Yuridika, 12(5–6).
Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. UNES Law Review, 6(4), 10368–10380.
Institute for Essential Services Reform. (2025, April 29). Peluang menguntungkan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk energi terbarukan. https://iesr.or.id/peluang-menguntungkan-pemanfaatan-bersama-jaringan-transmisi-untuk-energi-terbarukan/
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024, September 9). RUU EBET buka jalan bagi pemanfaatan bersama jaringan transmisi. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-ebet-buka-jalan-bagi-pemanfaatan-bersama-jaringan-transmisi
Kurnia, A. E., & Edward, E. (2023). Pengaruh skema power wheeling terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Jurnal Hukum Staatrechts, 6(2), 44–74.
Listrik Indonesia. (2026, September 9). RUU EBET kembali didorong, isu power wheeling jadi sorotan. https://listrikindonesia.com/detail/21133/ruu-ebet-kembali-didorong-power-wheeling-jadi-titik-krusial
Maghfiroh, I. S., & Wardani, S. B. E. (2025). Konflik kepentingan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) periode 2024. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(1), 588–598.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. (2025). Buku putih Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia 2025. MKI.
Prayoga, R. S. (2026). Antara idealisme dan pragmatisme: Hukum yang efisien sebagai sarana pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 55(3), 1.
Raynee, R. R., Niâ, Z. L., & Salsabilasyah, F. N. (2024). Analisis terhadap konsep perjanjian dan unsur-unsur perjanjian dalam hukum perikatan. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(4).
Saputra, L., Syakur, A., & Sumardi, S. (2024). Analisis manajemen risiko untuk pencapaian kinerja proyek pada Sub Bidang Pertanahan dan Aset PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah. Jurnal Profesi Insinyur Indonesia, 2(5), 293–300.
Sitorus, P. M. S., & Harahap, M. Y. (2024). Eksistensi asas konsensualisme dalam perjanjian kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa berdasarkan KUHPerdata. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10).
Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D. (2024). Peran teori social engineering Roscoe Pound dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penemuan hukum di Indonesia. Journal of Social Science and Education Research, 1(2), 58–71.