Koordinasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Cimahi

Abstract

Bencana hidrometeorologi, terutama banjir, berkontribusi 95% dari seluruh bencana di Indonesia. Namun proses penanggulangan banjir di Kota Cimahi kurang memperhatikan peran maksimal dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut andil dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Permasalahan seperti sistem drainase yang buruk, menumpuknya sampah, padatnya pemukiman dan industri, hingga minimnya kesadaran masyarakat berkontribusi besar pada peristiwa banjir di Kota Cimahi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi menggunakan teori dari G.R Terry dalam mengukur koordinasi dengan tujuh indikator, yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan, Insentif Koordinasi, hingga Feedback. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi pemerintahan di Kota Cimahi terkait penanggulangan bencana banjir kurang maksimal, tidak semua stakeholder diikutsertakan dalam acara koordinasi, koordinasi cenderung hanya berlangsung antar dua OPD saja dan adanya perbedaaan antara regulasi dan realisasi di lapangan ditambah dengan alur birokrasi yang rumit dan kurang memaksimalkan peran FPRB sehingga memperlambat proses penanggulangan bencana banjir, dalam prosesnya cenderung menitikberatkan kepada salah satu OPD saja sehingga kurangnya upaya koordinasi tersebut menjadikan proses penanggulangan bencana banjir kurang maksimal dan memerlukan evaluasi untuk keberlangsungan program kedepannya.