The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Nov 19, 2024
Abstract
This study discusses the position and validity of corporate testimony as evidence in the criminal procedural law in Indonesia, particularly in corruption crimes. Corporate testimony is becoming increasingly relevant in the context of the complex structures of modern organizations that are often involved in corrupt practices. Although recognized as legal subjects, challenges in using corporate testimony as evidence include difficulties in identifying responsible parties, decentralized decision-making, and confidentiality policies that hinder access to important documents. This study also analyzes the obstacles faced by law enforcement in proving corporate testimony and its implications for justice and accountability. It is hoped that through this study, solutions can be identified to enhance the efficacy of proving corporate testimony in legal enforcement against corruption crimes.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
R. Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
Sukmareni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Pagarutyung Law Jurnal, vol. 1, no. 2, pp. 159-179, 2018.
M. A. Amrullah, Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Hukumnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
H. F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
P. M. Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
R. Atmasasmita, Pengantar hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta: Prenada Media, 2003.
M. Y. Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjuan kembali Perkara perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.