Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terkait Kasus Penyerobotan Tanah dalam Putusan Nomor 16/PDT/2022/PT BTN
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Dec 25, 2024
Abstract
Land encroachment is a problem that often occurs in social environments, as it falls under the category of unlawful acts, as stated in Article 1365 of the Civil Code, which states that "Any act that violates the law and causes harm to another person obliges the perpetrator to compensate for the loss due to their fault." Land encroachment can be categorised as an unlawful act because it meets the requirements of an unlawful act, namely, it must be an act that constitutes an unlawful act, fault, the loss caused, and a causal relationship between the act and the loss. The objective of the research in this case study is to identify the decision of the Banten High Court with Number 16/PDT/2022/PT Banten and to discuss the legal implications that can be applied to this case. The connection with land ownership encroachment in this article also analyses the important role of documents as proof of land ownership rights and the importance of verifying the validity of documents to possess land rights.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Perdata”, Menara Ilmu. Vol. X No.7o, September 2016. Hal 6.
Aartje Tehupeiory, “Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia”, Jakarta: Penebar Swadaya
Grup, 2012.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai
Pustaka, Jakarta, 2002, hal.1051.
Dr.Munir Fuady,SH.,M.H.,LL.M, “Perbuatan Melawan Hukum”, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2017.
Dr.Urip Santoso,S.H.,M.H.,Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta:
Kencana,2012.
Dyah Ayu Silviana, Endang Sri Santi, Triyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak
dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Dibuat di bawah Tangan oleh PT.Cisadane Perdana Kota Depok”, Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2013.
Effendi Perangin. Hukum Agraria Indonesia, “Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum Raja Grafindo”. Jakarta, 1994.
Klaudius Ilkam Hulu, “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti
Kepemilikan Hak”, Jurnal Panah Keadilan.Vol.1No.1, Februari-Juli 2021.
Moch Giordano Rekyan Wirayudha, Nourma Dewi, Dika Yudanto, “Penyelesaian Kasus Jual
Beli Tanah Sebagian Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 30/PDT.G/2021/PN.SKT”, Jurnal Bevinding Vol 01 No 4 Tahun 2023.
Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, “Hukum Pendaftaran Tanah”, Bandung:
Mandar Maju, 2008.
Putro, Widodo Dwi, Ahmad Zuhairi. "MENIMBANG PRINSIP” DUTY OF
CARE”:‘PEMBELI ’MELAWAN ‘PEMBELI’ DALAM SENGKETA JUAL BELI
TANAH." Jurnal Yudisial Vol 10.1, Maret 2017.