The Dynamics of Legal Protection For Notaries In Performing Notarial Duties
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Nov 30, 2024
Abstract
This study examines the problem of the dynamics of legal protection related to the weaknesses of the dual position regulation of Notaries in the Law on Notary Positions, which creates legal uncertainty and potential conflicts of interest. First, the inconsistency between Article 11 paragraph (1) which allows Notaries to take leave while serving as state officials with other articles that require total dismissal creates legal confusion. Differences in interpretation regarding "resigning" and "leaving" cause ambiguity regarding the legal status of Notaries, which can affect legal compliance and potentially lead to abuse. Second, the use of the name and protocol of Notaries who are on leave by their replacements increases the risk of conflicts of interest and public misunderstanding. The public can misunderstand the legal responsibilities between Notaries who are on leave and their replacements, especially if violations or errors occur during the leave period. Therefore, regulatory revisions are needed to ensure legal clarity, professional integrity, and protection for parties involved in notarial services.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Anshoro, A. Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2009
EudeaAdeli Arsy,dkk. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam UndangUndang Jabatan Notaris, Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1).
Ghofur, Abdul, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UUI Press, Yogyakarta, 2009,
Habib, Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008,
Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Yustisia, 5 (2).
Kunni Afifah. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Jurnal Lex Renaissance, 2 (1).
Maureen Turangan. (2015). Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris Terhadap Akta Yang Diterbitkan. Lex Privatum, 3(3).
Mulyoto. Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas. Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.
Putri A.R. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, PT. Softmedia. Jakarta, 2011.
Veronika, N. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pasca Perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Mpd No. 57/Um/Mpd/Kab.Bogor/V/2018). Indonesian Notary Jurnal, 1(4).