Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (In Press)

Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Download
PDF
Statistic

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sintia Maryam
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Boedi Prasetyo
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Published

Dec 26, 2024

DOI

https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1397

Abstract

Law Number 21 of 2007 highlights women and children as vulnerable groups in the crime of human trafficking (TPPO), which includes sexual exploitation, forced labor, and slavery, with perpetrators utilizing threats, violence, or fraud. The impacts are multidimensional, including physical, psychological, and socio-economic, so that restitution is presented as a mechanism for victim recovery through material and immaterial compensation. However, its implementation in Indonesia still faces obstacles, especially the lack of court attention to victims' rights, although the role of restitution is recognized as important to improve legal protection and encourage justice that is more in favor of victim recovery. This study uses a qualitative method that aims to understand the phenomenon as a whole based on the subject's experience, such as behavior, perception, motivation, and actions. The results of this study Human trafficking is a serious crime that causes physical, psychological, and economic losses to victims. Restitution, regulated in Law Number 21 of 2007 and related regulations, serves to restore victims' rights and ensure that perpetrators are held accountable. Involving LPSK, prosecutors, and courts, this mechanism not only compensates for material losses but also restores the dignity of victims, presenting justice that is more in favor of victim recovery in the criminal justice system.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak Cipta :

Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
  2. Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
  3. Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
How to Cite
Maryam, S. and Prasetyo, B. (2024) “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), pp. 953-961. doi: 10.38035/rrj.v7i2.1397.

References

Agusta, Hendrawan. (2020). Pertanggungjawaban KHPM Dalam Proses IPO Jika Terdapat Fakta Material Yang Tidak Diungkap. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 48–60.
Gagola, Elia Daniel. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007. Lex Crimen, 7(3).
Hendrawan, Bayu. (2022). Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Putusan Hakim.
Nuraeny, Henny. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Murtadho, Achmad. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal HAM, 11(3), 445–466.
Mustafa, Agus. (2023). Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Nofriandi, P. (2023). Cegah TPPO, Mahkamah Agung Gelar Pertukaran Pengetahuan Dengan MA Filipina.
Paramudhita, H., & Sinaga, Obsatar. (2020). Implementation of Restitution as Victims Recovery in Human Trafficking Crime. Talent Development & Excellence, 12(1).
Plaikoil, Maureen Vinalia. (2021). Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Riza, Khairul. (2023). Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan Di Indonesia. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2(1), 37–44.
Saodana, Shafira, Muchtar, Syamsuddin, & Azisa, Nur. (2023). Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar. Alauddin Law Development Journal, 5(2), 424–435.
Sihite, Dedi Jaya, & Hidayat, Atang. (2017). Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 75–86.
Vitasari, Salsabila Dewi, Sukananda, Satria, & Wijaya, Sandra. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diversi: Jurnal Hukum, 6(1).
Wijaya, Irawan Adi, & Purwadi, Hari. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6(2).