Tinjauan Siyasah Maliyah Tentang Pengawasan Keuangan Negara Melalui Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Jul 9, 2026
Abstract
An Unqualified Opinion is one of the prestigious achievements sought by government officials who use public funds in the performance of their duties. An Unqualified Opinion is not the sole indicator of sound financial management, nor does it guarantee freedom from corruption. This study aims to examine whether the Unqualified Opinion aligns with the objectives of oversight and the principles of fiscal policy in efforts to achieve sound financial governance and advance the public interest. Data were collected through a literature review using content analysis, which involves analyzing the content and interpreting various legal provisions and relevant concepts to address the research questions. The results of the study indicate that the unqualified audit opinion (WTP) is fundamentally consistent with the principles of fiscal policy, particularly the principle of trust and the objectives of state financial oversight in safeguarding public assets. Nevertheless, the WTP opinion cannot serve as an absolute guarantee that an entity is free from corruption due to the limited scope of the audit and the nature of financial statement examinations, which are not specifically designed to uncover acts of corruption. Nevertheless, the unqualified opinion (WTP) retains strategic value as an instrument of state financial oversight because it plays a preventive role in enhancing accountability, minimizing the potential for irregularities, and supporting the realization of good governance.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Amalyh et al. Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia. Judge : Jurnal Hukum Volume 06, Number 01, 2025.
Andini Rahmayani Pontoh. Tugas dan Wewenang BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D, Jurnal Lex Admnistratum, Vol. 1, No. 1 (Januari-Maret 2013).
Anwar, S. (2004). Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Medan: Glora Madani Press.
Auliyana, Emy. Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 4, No. 1 Januari 2017.
BPK RI. (2020, April). Nilai Dasar BPK Sebagai Landasan Pelaksanaan Tugas Para Pelaksana BPK. Retrieved June 15, 2026, from bpk.go.id website: https://www.bpk.go.id/news/nilai-dasar-bpk-sebagai-landasan-pelaksanaan-tugas-para-pelaksana-bpk
Brilian Willis et al. Keterkaitan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Prinsip Good Financial Governance. Al Qodiri, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023.
Dharmaningtyas, Dian. (2016). Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan, Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Djazuli, H. A. (2018). Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Prenadamedia group.
Djazuli, H. A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
Guanti, Wiwin. (2018). Peran badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Maliyah, Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Habibi, I., Tjandra, W. R., Efektivitas Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pidana Korupsi. Lex Stricta, Jurnal IlmuHukum, Volume 4 Nomor 3 April 2026.
Inayah, Risalatul dan Marlina, Lina. REKONTRUKSI KONSEP AMANAH AL MAWARDI SEBAGAI DASAR REFORMASI TATA KELOLA EKONOMI PUBLIK INDONESIA. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING. Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM), Vol.3, No.1 Maret 2026.
Iqbal, Muhammad. (2014). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Kencana.
Juliani, Henny. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Governance. MMH, Jilid 39 No. 4 Desember 2010.
Mentari, Fajar. “Fenomena WTP di Tengah Korupsi yang Tak Berkesudahan”, dipublikasi pada 16 Juli 2022 21:01 WITA diakses dari https://siagasatu.co.id/fenomena-wtp-di-tengah-korupsi-yang-tak-berkesudahan/
Mufid, Moh. (2019). Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Jakarta: Kencana.
Mujahidin, Akhmad. Eksistensi Lembaga Hisbah dalam Sejarah: Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2005)
Nasarudin, Muhammad Tubagus. Kedudukan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga Negara di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 01 Juni 2020.
Prayudi. (1981). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ragam Opini BPK diakses dari https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk pada tanggal 10 oktober 2025 Pukul 15.04 WIB
Ridwan, HR. (2007). Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, Yogyakarta: FH UII Press.
Ririhatuela, Wellem. (2022) Apakah Opini WTP BPK menjamin Bebas Korupsi? http://www.warungkopipemda.com/apakah-opini-wtp-oleh-bpk-menjamin-bebas-korupsi/.
Saebani, Ahmad dan Haqiq. (2016). Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung: Pustaka Setia.
Subur, Sugiarti. Etika Profesional, Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang), Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1 2019.
Sucahyo, Heriningsih dan Marita. PENGARUH OPINI AUDIT DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU JAWA), Buletin Ekonomi Vol. 11, No. 1, April 2013.
Sumosudirjo dalam Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, Adrian. (2019) Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
Tri Maryuni. PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH DALAM JABATAN PUBLIK Studi Kitab As Siyasah As Syar’iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia. Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022.