Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Jul 5, 2026
Abstract
This study aims to analyze the forms of criminal liability for law enforcement officers in cases of wrongful arrest, viewed through the lens of restorative justice. A wrongful arrest constitutes a procedural violation in law enforcement that not only causes material and non-material harm to the victim but also potentially erodes public trust in law enforcement institutions. This research employs a normative legal research method utilizing conceptual and statutory approaches. Legal materials were gathered through a literature review of legislation, legal doctrine, and various writings concerning restorative justice and the liability of law enforcement officers. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that law enforcement officers who commit procedural errors resulting in a wrongful arrest can be held criminally liable under positive criminal law provisions, such as Article 333 of the Criminal Code (KUHP) regarding the unlawful deprivation of liberty and Article 421 of the KUHP regarding the abuse of authority by an official to compel someone to perform, refrain from performing, or tolerate an act. Furthermore, if the action involves violence or human rights violations, the officers may also be held liable under other relevant criminal provisions. From a restorative justice perspective, resolving wrongful arrest cases is not solely oriented toward punishing the perpetrator but also emphasizes restoring the victim's rights through the rehabilitation of their reputation, the provision of compensation or restitution, institutional apologies, and the restoration of the victim's psychological and social well-being. This approach broadens the criminal justice system's orientation from mere punishment to the reparation of harm suffered by the victim and the strengthening of law enforcement accountability, thereby fostering a criminal justice system that is more humane, equitable, and focused on the protection of human rights.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. Unes Journal of Swara Justisia, 8(2), 276–289.
Deromero, D., Nugraha, D. P., Setiawan, M. R., Febrianggo, T., & Wulandari, W. (2024). Implementasi konsep restorative justice terhadap pertanggungjawaban pidana dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–7.
Dimes, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan kepolisian berdasarkan hukum positif Indonesia. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, 4(2), 208–216.
Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5(4), 364–385.
Flora, H. S. (2026). Relevansi restorative justice di era overcrowding lapas dan beban sistem peradilan pidana. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 6(2), 105–118.
Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 28(1).
Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2).
Hidayat, M. R. (2025). Pertanggungjawaban aparat atas kesalahan prosedural dalam kasus salah tangkap ditinjau dari filsafat hukum. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4), 763–770.
Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi regulasi keadilan restoratif melalui sistem peradilan pidana Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).
Lebang, M. A. S., Zukriadi, D., & Fathani, A. T. (2022). Implementasi restorative justice sebagai upaya penegakan hukum pidana yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Jurnal Cahaya Keadilan, 10(2).
Manggalupang, M. F. E. (2025). Pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap di Indonesia. Lex Crimen, 14(1).
Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan restorative justice dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, 5(1), 237–248.
Pangestu, S. D., Pranata, W., Tanjung, R. B., Ardianza, H., & Syamsiah. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, 2(12), 2767–2772.
Prayoga, M. R., & Ramada, D. P. (2025). Efektivitas penerapan restorative justice berjenjang di kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. YUSTISI (Jurnal Hukum & Hukum Islam), 12(3), 137–145.
Satria, H. (2018). Restorative justice: Paradigma baru peradilan pidana. Jurnal Media Hukum, 25(1), 111–123.
Setyawan, G. F., & Prasetyo, B. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Positif di Indonesia. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2).
Siregar, V. A. (2019). Analisis eksistensi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Das Sollen, 3(1).
Somantri, I. (2026). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam tinjauan keadilan substantif. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, 5(2), 535–546.
Ummah, P. K. K., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam konteks hukum acara pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(2), 218–229.
Wedha, Y. Y., & Darma, I. M. W. (2018). Pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice). Jurnal Analisis Hukum, 1(2).