Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Praktik Pembayaran Non-Tunai
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Published
Nov 17, 2026
Abstract
Transaction patterns in commerce have undergone significant changes; where cash was once the standard, mobile payments or debit cards are now commonly used. This shift from cash to cashless payments is recognized under Bank Indonesia Regulations (PBI). However, in practice, this transition can lead to legal issues when businesses exclusively accept cashless payments while refusing cash. This conflicts with Article 23, paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, which prohibits anyone from refusing the Indonesian Rupiah as a legal tender for any transaction. This study employs a descriptive method with a juridical-empirical approach. The findings indicate that some business operators favor cashless systems, viewing them as more effective, practical, and efficient, while also minimizing the risk of monetary loss. Within the framework of Siyasah Maliyah (Islamic public finance/policy), cashless payment systems can be analyzed through the principles of maslahah (public interest), justice, and the protection of property. While cashless payments offer convenience for both businesses and consumers, the implementation must account for consumers who lack access to digital payment methods, ensuring that no harm (darar) is inflicted upon them.
##plugins.themes.academic_pro.article.details##

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak Cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di Ranah Research.
References
Evi, Tiolina. (2023). Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia. CV. AA. Rizky.
Hafizah, S. N. (2026). Praktik penolakan uang tunai oleh pelaku usaha perspektif hukum positif di Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4(2), 1939–1954.
Hafsari Rachmawati, Mela, dan Meysita Arum Nugroho. (t.t.). Penggunaan Mata Uang Asing dalam Praktik Jual-Beli di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Huzaifi, M. (2023). Kedudukan maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali. Jurnal Al-Nadhair, 2(1), 35–53.
Maula, F. H. (2025). Kajian teoretis maslahah mursalah pada inovasi keuangan Islam digital. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(11), 1207–1212.
Pudihang, J. L. (2025). Tindak pidana menolak menerima Rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lex Administratum, 13(4).
Rohmah, Farida. (2018). Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 6.
Rositasari, Salma. (2022). Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Digital di Indonesia. Jurnal Ekonomi, 13(2).
Sitorus, Rahma Seliati Br, dan Annisa Sativa. (2026). Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai oleh Pelaku Usaha terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Ekonomi Syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 8(7).
Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigres Press.
Syarifudin, M. (2018). Maslahah sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, 17(1), 46–61.
Bank Indonesia. (2015). Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70.